Berdasarkan pelajaran moral yang diterima setiap siswa Indonesia dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kelima sila Pancasila ini sangat penting untuk diterapkan karena pada dasarnya, Pancasila merupakan pilar dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Lalu, apa jadinya jika calon pejabat negara yang akan menjalankan tugasnya ternyata sering keliru mengucapkan satu persatu butir Pancasila bahkan sama sekali tidak hafal dengan kelima pasal penting tersebut. Apakah mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat?
Inilah beberapa orang calon pejabat yang tidak hafal dengan butir-butir Pancasila :
1. Bupati Magetan, Sumantri
Di hadapan para pegawai PNS Departemen Agama di Kabupaten Magetan, Sumantri tidak bisa menghafal Pancasila saat upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-67 Kemenag di alun-alun Magetan pada Januari 2012 silam.
Saat itu, Sumantri salah menyebut sila kedua dengan kalimat, “Persatuan Indonesia”. Spontan, Sumantri langsung menjadi bahan tertawaan para peserta upacara.
2. Gubernur Riau, Wan Abubakar
Orang nomor satu di Provinsi Riau ini juga menjadi bahan tertawaan karena salah dalam menyebut sila-sila Pancasila. Hal memalukan ini terjadi pada saat upacara peringatan Hari Pahlawan pada tahun 2008 silam.
Pada saat itu, sang Gubernur hanya membaca empat sila Pancasila saja. Sementara itu sila kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sama sekali tak dibacanya. Bahkan ia langsung menyerahkan kembali teks Pancasila kepada ajudannya walaupun baru membaca empat sila saja.
3. Para Calon Wakil Bupati Soppeng
Para calon Wakil Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan ini sama tidak hafal Pancasila ini secara terbata-bata menyebutkan kelima sila Pancasila dalam debat di Gedung KONI Watansoppeng. Hampir seluruh calon tidak beraturan dalam menghafalkan sila-sila Pancasila.
4. Calon Hakim Konstitusi, Djafar Albram
Djafar Albram adalah salah satu contoh calon pejabat negara terakhir yang kedapatan tidak bisa menghafal butir-butir Pancasila dengan baik.
Yang pertama, Ketuhanan yang maha Esa, kedua prikemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jawab Djafar dalam seleksi hakim konstitusi pada hari Senin, 4 Maret 2013 di hadapan Komisi III DPR RI.
Tentu saja apa yang diucapkan Djafar itu salah. Ia langsung mendapat protes dari Achmad Basarah, politikus PDI Perjuangan yang berada di tempat yang sama.
“Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan keadilan,” sanggah Basarah.
Keempat contoh pejabat negara yang tidak hafal dengan kelima butir Pancasila itu tentunya bukan sebuah contoh yang baik. Pancasila adalah ideologi nasional yang sudah selayaknya menjadi panutan bagi kehidupan sehari-hari dan bukan untuk diabaikan begitu saja.
Huahahahaha ...Inilah para pemimpin bangsa yang sangat MEMALUKAN ...
